TERBENTUKNYA REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM

A. Pecahnya Negara Vietnam

Pada tahun 1947, pasukan Perancis berhasil memukul mundur pasukan Viet Minh sehingga banyak pasukan yang melarikan diri kedesa-desa. Selain menggunakan senjata, para pasukan Perancis juga memakai politik pecah belah. Ini sama seperti politik pecah belah Belanda yang diterapkan di Indonesia. Pada bulan Maret tahun 1949, Bao Dai, bekas boneka Jepang diangkat sebagai penguasa Vietnam dibawah pengawasan pemerintah Perancis.

Pada tahun 1949, kekuatan Viet Minh mulai meningkat. Hal ini disebabkab oleh berdirinya Republik Rakyat China (RRC) yang diprakarsaui oleh Mao Tse Tung. Sehingga Viet Minh mendapat pengakuan dari pihak Mao Tse Tung serta mendapat bantuan terhadap perjuangan kaum komunis di Vietnam . Pada tahun 1950, pasukan Viet Minh melakukan perlawanan terhadap kekuatan musuh dan berhasil menguasai daerah-daerah pedalaman, sedangkan pasukan Perancis hanya terbatas hanya menguasai daerah-daerah perkotaan saja.

Dibawah kendali Jendral Vo Nguyen Giap, gerakan komunis melakukan perlawanan terhadap pasukan Perancis dengan menggunakan taktik gerilya yang meluas ke berbagai daerah. Sebenarnya pasukan Perancis memiliki keunggulan dalam segi jumlah pasukan, tetapi mereka selalu terbuai dengan kekuatan mereka sehingga mereka tidak dapat berpikir tentang taktik untuk menghadapi serangan pasukan gerakan komunis Vietnam. Dan kelengahan dari pasukan Perancis ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh gerakan komunis Vietnmam untuk memukul mundur mereka. Pada tanggal 25 Januari 1954, pasukan Vo Nguyen Giap melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Dien Bien Phu yang merupakan kekuatan terkuat yang dimiliki Perancis. Dengan keadaan yang demikian tersebut, kedudukan Vietnam semakin terdesak oleh pasukan Vo nguyen Giap.
Pada tanggal 25 April 1954, diadakanlah konferensi Jenewa yang dihadiri oleh Perancis, Viet Minh, Republik Vietnam, Kamboja, Laos, dan berbagai negara komunis. Konferensi ini sebenarnya membahas tentang masalah antara Korea dan Vietnam. Namun karena saat itu keadaannya yang sedang terjadi adalah perang di Vietnam, maka banyak anggota konggres yang mengusulkan untuk membahas masalah perang Vietnam tersebut. Pada akhirnya konferensi ini dikhususkan untuk membahas masalah perang di Vietnam.
Kemenangan pasukan Viet Minh di Dien Bien Phu, telah mempercepat proses persetujuan Jenewa. Pada tanggal 20 Juli 1954, konferensi tersebut telah menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya adalah:

a. Mengakui kemerdekaan penuh kepada Kamboja, Laos dan Vietnam,
b. Persetujuan pembagian wilayah Negara Vietnam menjadi dua, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan dengan batas garis lintang 170 Lintang Utara,
c. Perancis dan Vietnam Selatan harus segera memindahkan pasukan mereka yang ada di utara, begitu pula sebaliknya .

Dengan adanya persetujuan Jenewa tersebut, Negara Vietnam terpecah menjadi dua, yakni Republik Demokrasi Vietnam di Utara dan Republuk Vietnam di Selatan. Hal ini malah menimbulkan jurang pemisah diantara keduanya, karena kedua negara tersebut, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, memiliki ideology yang berbeda. Ini disebabkan oleh adanya campur tangan pihak asing, yakni dari RRC dan Amerika Serikat yang kedua negara tersebut ingin menanamkan atau menyebarkan paham-paham mereka.

B. Terbentuknya Republik Sosialis Vietnam
Ho Chi Minh mempunyai keyakinan bahwa suatu saat nanti, Vietnam Utara dan Vietnam selatan akan bersatu menjadi satu Negara.dan tentang persetujuan Jenewa yang mengatur garis perbatasan 170 Lintang Utara, tidak pernah dipercaya sebagai garis perbatasan abadi antar ke dua Vietnam tersebut. Alasannya adalah perjanjian tersebut diterima karena terpaksa.

Pada tanggal 27 Januari 1973 setelah melalui berbagai perundingan, maka ditandatanganilah Persetujuan Paris yang disetrujui oleh Amerika Serikat, Vienam Utara, Vietnam Selatan dan Viet Chong. Sebenarnya persetujuan ini adalah salah satu strategi Viet Chong dan Vietnam Utara untuk menguasai seluruh wilayah Vietnam yang dahulu pernah dikatakan oleh Ho Chi Minh.

Setelah runtuhnya rezim Saigon pada bulan April 1975, maka kemudian berita-berita tentang penyatuan ke dua Vietnam mulai tersebar ke pelosok negeri. Amerika telah gagal total dalam menanamkan politik mereka di Vietnam, sedangkan pasukan Saigon telah lumpuh total, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Sebagai langkah nyata untuk segera melakukan penyatuan ke dua Vietnam, maka perwakilan dari Vietnam Utara yang dipimpin oleh truong Chinh melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Pham Hung. Pertemuan tersebut dilakukan di Saigon dan telah menghasilkan keputusan yang telah disetujui oleh kedua pihak. Isi keputusan tersebut antara lain:

a. Pembentukan Panitia yang akan mengadakan Pemilu secara Nasional,
b. Penetapan tanggal Pemilihan Umum,
c. Penetapan tanggal sidang pertama dari hasil Pemilu.

Pada tanggal 25 April 1976 diselenggarakanlah Pemilu Nasional Vietnam, yang memilih para wakil rakyat untuk mengisi 492 kursi dalam pemerintahan. Dua bulan setelah Pemilu, terbentuklah negara kesatuan dengan nama Republik Sosialis Vietnam (RSV) yang ber ibukota di Hanoi. Keyakinan Ho Chi Minh akhirnya dapat terwujud setelah sekian lama berjuang untuk menyatukan Vietnam.

Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), partai serikat pedagang dan pekerja. Meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan (Council National Defense and Security). Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi perdana menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira.

Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) adalah badan pembuat undang-undang pemerintah yang memegang hak legislatif, terdiri atas 498 anggota. Majelis ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada lembaga eksekutif dan judikatif. Seluruh anggota kabinet berasal dari Majelis Nasional. Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People's Court of Vietnam) memiliki kewenangan hukum tertinggi di Vietnam, juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Di bawah Mahkamah Agung Rakyat adalah Pengadilan Kotamadya Propinsi dan Pengadilan Daerah Vietnam. Pengadilan Militer Vietnam juga cabang adjudikatif yang kuat dengan kewenangan khusus dalam hal keamanan nasional. Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis. Mayoritas orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah anggota-anggota partai. Sekretaris Jendral Partai Komunis mungkin adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam, mengontrol organisasi nasional partai dan perjanjian-perjanjian negara, juga mengatur undang-undang.

Tentara Rakyat Vietnam (TRV) adalah tentara nasional Vietnam, yang diorganisasikan mencontoh pada organisasi Tentara Pembebasan Rakyat. TRV lebih jauh lagi dibagi menjadi Angkatan Darat Rakyat Vietnam (termasuk Pasukan Pendukung Strategis dan Pasukan Pertahanan Perbatasan), Angkatan Laut Rakyat Vietnam, Angkatan Udara Rakyat Vietnam serta Penjaga Pantai. Dalam sejarahnya, TRV secara aktif dilibatkan dalam pembangunan Vietnam untuk mengembangkan ekonomi Vietnam. Ini dilakukan dalam upaya untuk mengkoordinasikan pertahanan nasional dan ekonomi. TRV diterjunkan di bidang seperti industri, pertanian, perhutanan, perikanan dan telekomunikasi. Saat ini, kekuatan TRV mendekati 500.000 tentara. Pemerintah juga mengontrol pasukan cadangan sipil dan kepolisian. Peran militer dalam sektor kehidupan rakyat pelan-pelan dikurangi sejak tahun 1980an .